PADANG — Gangguan akses pada laman resmi SPMB Kota Padang langsung memicu keluhan dari orang tua dan calon peserta didik. Sistem yang dibuka sejak pukul 00.01 WIB pada 22 Juni 2026 itu tidak dapat diakses secara normal dalam beberapa jam pertama, menyebabkan antrean digital dan kegagalan akses yang meluas.
Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, menyebut perpanjangan waktu sebagai langkah korektif. “Kami ingin memastikan tidak ada calon peserta didik yang dirugikan akibat gangguan sistem di hari pertama,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Sistem pendaftaran daring SPMB tahun ini merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Negeri Padang (UNP). Keterlibatan lembaga pendidikan tinggi itu justru menambah sorotan publik, mengingat ekspektasi terhadap kesiapan teknologi dan ketahanan server dalam menghadapi lonjakan akses.
Orang tua siswa menilai situasi ini bukan sekadar gangguan teknis biasa. Dalam sistem seleksi berbasis waktu dan kuota, keterlambatan akses beberapa jam saja dapat berpengaruh terhadap peluang masuk sekolah tujuan. “Ini menyangkut keadilan akses pendidikan,” kata seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Kebijakan perpanjangan masa pendaftaran hingga 25 Juni 2026 menuai pertanyaan dari berbagai pihak. Publik mempertanyakan apakah langkah ini cukup untuk menutup celah kegagalan sistem yang terjadi di awal, atau justru menjadi indikator bahwa kesiapan teknis belum matang sejak awal.
Dalam sistem digital yang melayani ribuan pengguna, stabilitas server dan uji beban (load testing) seharusnya menjadi prasyarat utama. Tanpa itu, gangguan serupa berpotensi kembali terjadi di tahap krusial berikutnya, seperti verifikasi berkas atau pengumuman hasil seleksi.
SPMB bukan sekadar proses administratif, melainkan gerbang awal pendidikan yang menyangkut masa depan ribuan siswa. Setiap gangguan sistem tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga psikologis dan sosial di tengah masyarakat Kota Padang.
Disdikbud Kota Padang kini dituntut tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Publik menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab gangguan, kapasitas sistem, hingga langkah pencegahan agar masalah serupa tidak terulang.
Kerja sama dengan UNP pada dasarnya merupakan langkah positif dalam pengembangan sistem digital layanan publik. Namun kolaborasi tersebut harus dibarengi dengan standar pengujian yang ketat, termasuk uji beban pengguna dalam jumlah besar secara simulatif, audit keamanan server, dan sistem cadangan (backup server) saat terjadi lonjakan akses.
Tanpa itu, sistem digital akan terus berada dalam posisi rentan setiap kali memasuki periode pendaftaran massal. Pendidikan tak boleh tersandera oleh sistem yang rapuh.
Gangguan di hari pertama dan perpanjangan masa pendaftaran mungkin dapat menyelesaikan masalah jangka pendek. Namun pekerjaan besar yang tersisa adalah membangun sistem yang benar-benar kuat, transparan, dan dapat dipercaya. Sebab dalam urusan pendidikan, yang dipertaruhkan bukan sekadar data pendaftaran, melainkan harapan masa depan ribuan anak yang menunggu kepastian.