Satgas BBM Pasaman Barat Razia SPBU Secara Rutin, Antrean Kendaraan Masih Terjadi karena Perbedaan Harga

Penulis: Topan Lubis  •  Selasa, 23 Juni 2026 | 16:29:31 WIB
Satgas BBM Pasaman Barat rutin razia SPBU untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

SIMPANG EMPAT — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi di Pasaman Barat belum juga reda. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pasaman Barat Agusli menyebut tingginya minat masyarakat menggunakan BBM subsidi menjadi penyebab utama.

"Kami bersama tim satgas yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan Pertamina terus melakukan razia ke SPBU. Penyaluran BBM subsidi harus sesuai dengan barcode atau kode barang masing-masing kendaraan," kata Agusli di Simpang Empat, Senin.

Razia Rutin untuk Memastikan Ketepatan Sasaran

Satgas BBM yang dibentuk Pemkab Pasaman Barat tidak hanya melakukan pengawasan di lapangan, tetapi juga menggelar rapat koordinasi dengan para pemilik SPBU. Dalam rapat tersebut, Pertamina Sumbar memastikan tidak ada pengurangan kuota BBM subsidi untuk wilayah Pasaman Barat.

Tim yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Pertamina ini akan terus berupaya mengawasi penyaluran di titik-titik rawan penyimpangan. Agusli menekankan bahwa setiap kendaraan yang membeli BBM subsidi wajib menunjukkan barcode atau kode barang yang sesuai.

Perbedaan Harga yang Mencolok Picu Peralihan Konsumen

Fenomena antrean panjang ini terjadi karena selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang sangat jauh. Agusli memberikan contoh konkret: harga Pertalite subsidi Rp10.000 per liter, sementara Pertamax non-subsidi mencapai Rp17.000 per liter. Begitu pula dengan Biosolar yang dibanderol Rp6.800 per liter, sedangkan Dexlite Rp24.000 per liter.

"Dengan perbedaan harga yang cukup tinggi maka sebagian pemilik kendaraan yang biasanya menggunakan dexlite beralih ke biosolar. Ini yang menyebabkan masih terjadinya antrean kendaraan," jelas Agusli.

Upaya Penegakan Hukum dan Pengawasan Berkelanjutan

Satgas pengawasan BBM bersama aparat penegak hukum berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan di lapangan. Langkah ini diambil agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan oleh oknum yang memanfaatkan celah harga.

Agusli menambahkan bahwa pihaknya akan menindak tegas SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi. "Tim Satgas pengawasan BBM dan penegak hukum juga akan selalu berupaya melakukan pengawasan di lapangan agar penyalurannya tepat sasaran," pungkasnya.

Reporter: Topan Lubis
Sumber: sumbar.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top