Pemkab Padang Pariaman Minta Ganti Rugi Lahan Rest Area Tol Padang-Sicincin, Usul Gedung DPRD Diselesaikan

Penulis: Ronal Siregar  •  Sabtu, 27 Juni 2026 | 17:33:01 WIB
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menegaskan dukungan terhadap pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin.

PARIK MALINTANG — Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menegaskan pihaknya mendukung penuh proyek strategis nasional tersebut. Namun, dukungan itu tidak berarti mengabaikan hak daerah atas aset yang sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. "Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung penuh pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin sebagai proyek strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas wilayah," kata Bupati di Parik Malintang, Sabtu.

Menurutnya, penyelesaian penggantian aset ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun pengelolaan aset daerah di kemudian hari. John Kenedy Azis menyampaikan, mekanisme penggantian bisa dilakukan dalam bentuk uang atau dukungan pembangunan fasilitas pemerintah daerah yang dibutuhkan masyarakat.

Usulan Gedung DPRD Jadi Prioritas

Salah satu usulan yang diajukan Pemkab Padang Pariaman adalah dukungan terhadap penyelesaian pembangunan gedung DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Bupati menyebut usulan ini sebagai bentuk konkret dari skema ganti rugi non-tunai yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh daerah.

John Kenedy Azis mengaku telah menemui Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan di Jakarta, Selasa (23/6). Pertemuan itu merupakan bagian dari komitmen pemda untuk menjaga dan mengamankan aset milik daerah sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur strategis nasional tetap berjalan lancar.

Koordinasi Terus Dilakukan

Penjabat Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya agar proses penyelesaian aset berjalan sesuai regulasi yang berlaku. "Kami berharap ada solusi terbaik sehingga aset milik daerah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional ini dapat diselesaikan secara baik, transparan, dan sesuai ketentuan," ujarnya.

Menurut Hendra, penyelesaian penggantian aset tidak hanya penting untuk kepastian administrasi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak daerah dalam mendukung proyek strategis nasional.

Ada Preseden Tukar Guling Lahan BPP

Sebelumnya, Pemkab Padang Pariaman telah menerima tanah pengganti lahan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Batang Anai dari pihak Pengadaan Tanah Jalan Tol Seksi 2.10. Lahan BPP seluas 4.977 meter persegi itu terdampak pembangunan jalan tol dan diselesaikan melalui skema tukar tanah pengganti.

"Ini bukan sekadar penggantian lahan terdampak jalan tol, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan penyuluhan pertanian kepada masyarakat," kata Bupati John Kenedy Azis di Parik Malintang, Selasa. Preseden ini diharapkan menjadi acuan penyelesaian aset rest area yang nilainya jauh lebih besar.

Reporter: Ronal Siregar
Sumber: sumbar.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top