SUMATERA BARAT — Presiden Lebanon Joseph Aoun menerima Panglima Angkatan Darat Rodolphe Haykal di istana kepresidenan, Senin (15/4), untuk membahas tugas baru institusi militer pascakesepakatan dengan Israel. Dalam pertemuan itu, Haykal melaporkan hasil kunjungannya ke Turki dan Inggris yang berfokus pada kerja sama militer serta kesiapan personel menghadapi situasi keamanan terbaru.
Pada Jumat pekan lalu, Lebanon dan Israel menandatangani kesepakatan kerangka yang dimediasi Amerika Serikat. Dokumen itu mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon yang diduduki, dimulai dari dua "wilayah percontohan" yang lokasinya dirahasiakan.
Kesepakatan tidak mencantumkan jadwal penarikan secara spesifik. Sebagai gantinya, penarikan dikaitkan dengan dua syarat: pengambilalihan penuh tanggung jawab keamanan oleh Angkatan Darat Lebanon di wilayah yang dikosongkan, serta pelucutan senjata kelompok bersenjata, terutama Hizbullah. Pejabat Lebanon menyebut kesepakatan ini sebagai "langkah awal" menuju pemulihan kedaulatan penuh.
Reaksi keras datang dari Hizbullah. Kelompok bersenjata itu menolak kesepakatan tersebut dengan menyebutnya "memalukan" serta "tidak sah dan tidak berlaku". Mereka menilai pengaitan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjata Hizbullah telah melanggar "garis merah" yang selama ini dipegang.
Penolakan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah Lebanon. Sebab, Angkatan Darat Lebanon harus menjamin keamanan di selatan tanpa konfrontasi langsung dengan Hizbullah yang masih menguasai sebagian besar wilayah tersebut.
Dalam pernyataan resmi, Aoun memuji pimpinan, perwira, dan seluruh personel angkatan darat atas peran mereka memperluas kewenangan negara dan menjaga stabilitas perbatasan. Ia secara khusus menyinggung "kampanye keraguan dan pencemaran nama baik" yang menyasar institusi militer.
"Kampanye itu tidak akan memengaruhi kinerja nasional angkatan darat yang tetap berkomitmen menjalankan keputusan otoritas politik," kata Aoun. Ia menambahkan bahwa kampanye tersebut juga tidak akan merusak kepercayaan pemerintah dan rakyat Lebanon terhadap militer.
Sejak 2 Maret, agresi militer Israel di Lebanon telah menewaskan 4.257 orang dan melukai 12.196 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi akibat serangan darat dan udara yang meluas.
Israel hingga kini masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon selatan—baik yang telah dikuasai selama puluhan tahun maupun yang direbut selama perang 2023-2024. Operasi darat Israel bahkan meluas hingga lebih dari 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon. Selain itu, Israel juga menduduki wilayah Palestina dan sebagian Suriah, serta menolak menarik pasukannya atau mendukung pembentukan negara Palestina merdeka sesuai resolusi PBB.