SOLOK — Kepastian dimulainya proyek pengendali banjir senilai Rp 170 miliar ini diumumkan Zigo saat meninjau langsung lokasi Batang Lembang dan Batang Gawan bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Wali Kota Solok, dan unsur Forkopimda. Proyek ini menjadi bagian dari paket pemulihan pascabencana Sumatera Barat yang mencapai sekitar Rp 17 triliun.
Zigo menjelaskan, awalnya penanganan dua batang air di Kota Solok itu tidak masuk dalam prioritas pertama rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat hanya memprioritaskan tiga lokasi, yakni Batang Kuranji, Batang Maransi di Kota Padang, serta satu lokasi di Kabupaten Agam.
Lonjakan prioritas ini terjadi setelah Pemkot Solok bersama DPRD dan Forkopimda memberikan jaminan tertulis bahwa seluruh proses pembebasan lahan akan diselesaikan. "Sebelumnya proyek ini masuk tahap kedua. Karena pemerintah daerah menjamin lahannya bersih dan siap, akhirnya bisa dimasukkan ke tahap pertama. Ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada Kota Solok," kata Zigo dalam keterangannya, Selasa (4/8).
Politisi asal Sumatera Barat itu mengingatkan, kelancaran pembangunan sangat bergantung pada penyelesaian persoalan lahan di lapangan. "Kalau persoalan lahan tidak selesai, pekerjaan yang sudah dikontrak akan terhambat. Kami berharap semua pihak mendukung agar pembangunan berjalan lancar," ujarnya.
Di luar proyek pengendalian banjir, Zigo mengungkapkan Kota Solok memperoleh alokasi 224 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah pada 2026. Alokasi BSPS untuk Sumatera Barat tahun depan meningkat drastis menjadi sekitar 8.471 unit, dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 826 unit.
"Kami terus mengawal agar masyarakat Kota Solok mendapatkan manfaat program ini. Namun seluruh penerima harus melalui proses verifikasi yang ketat dan berbasis aplikasi agar penyalurannya transparan serta tepat sasaran," jelas Zigo.
Untuk sektor air bersih, usulan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Solok senilai sekitar Rp 62 miliar telah lolos dalam sistem pengusulan pemerintah pusat. Jika kondisi fiskal memungkinkan, pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada 2027, sementara penanganan darurat sudah berjalan. Di sektor pertanian, Kota Solok juga memperoleh 12 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) untuk perbaikan jaringan irigasi petani.
Zigo memastikan percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok terus dikawal. Seluruh dokumen administrasi dinyatakan lengkap dan kini tinggal menunggu penyelesaian kajian teknis antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan.
Sementara itu, ia meminta Pemkot Solok segera merampungkan administrasi pemanfaatan kios di Terminal Bareh Solok. Hal ini menjadi prasyarat agar program revitalisasi terminal yang telah disiapkan pemerintah pusat dapat direalisasikan. "Kami optimistis persoalan ini dapat diselesaikan sehingga Kota Solok tidak kehilangan kesempatan memperoleh program revitalisasi terminal yang sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Zigo.
Seluruh komitmen tersebut disampaikan Zigo saat melaksanakan Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026/2027 di Kota Solok. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Solok, Ketua DPRD Kota, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok, serta masyarakat setempat.