SUMATERA BARAT — Kepastian proporsi anggaran itu mengemuka dalam pertemuan antara Sudaryono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8). Dalam pertemuan tersebut, kedua pejabat membahas rencana pendanaan dan teknis pelaksanaan program MBG dua tahun mendatang.
"Ini kami sudah ada, kenapa anggaran MBG 2027 (Rp 240 triliun), bagaimana rencananya dan lain-lain, kami brainstorming dengan Pak Menkeu," ujar Sudaryono usai pertemuan.
Selain menyamakan persepsi soal anggaran, BGN dan Kementerian Keuangan membahas perbaikan tata kelola serta pelaporan keuangan program yang akan berjalan pada 2026. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah mengintegrasikan sistem informasi keuangan milik Kementerian Keuangan dengan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) milik BGN.
Integrasi ini dirancang untuk menghapus pelaporan manual di tingkat dapur MBG. BGN juga bakal memberikan pelatihan kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan akuntan di dapur agar terbiasa menggunakan sistem terpadu dan memenuhi ketentuan pengawasan keuangan pemerintah.
Di sisi lain, BGN tengah merapikan data seluruh dapur yang menjalankan program MBG. Dari total 27.485 SPPG yang tercatat, sebanyak 27.022 unit telah ditetapkan untuk melayani sekolah penerima manfaat.
Sementara itu, 463 SPPG masih berstatus suspend karena profilnya belum lengkap dan sejumlah persoalan administratif. Dari jumlah tersebut, BGN menemukan tujuh dapur yang sudah lama tidak beroperasi atau bahkan tidak ditemukan keberadaannya, sehingga di-suspend secara permanen.
BGN berencana memperluas jangkauan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sudaryono menargetkan pembukaan dapur di kawasan tersebut mulai dilakukan bertahap pada September 2026.
Menariknya, perluasan ini tidak akan membebani anggaran negara. Sudaryono menegaskan pihaknya tidak akan meminta tambahan anggaran untuk pembangunan dapur baru di wilayah 3T, dengan mengoptimalkan alokasi yang telah ditetapkan.