PADANG — Konsolidasi internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat berlangsung di Padang dengan agenda utama penataan kepengurusan. Hendrajoni menilai dinamika politik di Ranah Minang menuntut pendekatan taktis dan kerja keras ekstra dari seluruh pengurus.
Ia menekankan disiplin organisasi sebagai syarat agar setiap instruksi strategis dari pengurus pusat bisa diterjemahkan secara konkret di tingkat tapak.
Dalam arahannya, Hendrajoni menyoroti tantangan politik lokal yang punya karakter tersendiri dibanding daerah lain. Keseragaman gerak partai menjadi kunci agar pesan politik sampai ke masyarakat.
"Kita di Sumatera Barat sadar betul dinamika di lapangan punya tantangan tersendiri. Karena itu, jajaran DPW dan DPD harus satu komando, bekerja ekstra keras, turun langsung merangkul masyarakat," tegas Hendrajoni.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan jajaran pengurus wilayah yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Hendrajoni meminta kader tidak mengendurkan ritme kerja, khususnya dalam merampungkan penataan infrastruktur partai. Seluruh pengurus didorong merapatkan barisan hingga tuntas tanpa celah.
Fokus pembenahan diarahkan pada internal partai. Hendrajoni memastikan seluruh rantai kepengurusan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ranting tersusun rapi sesuai target waktu yang diberikan pengurus pusat.
"Fokus kita jelas dan terukur di internal. Kita pastikan seluruh rantai kepengurusan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ranting tuntas tersusun rapi sesuai target waktu yang diberikan pusat," tambahnya.
Penataan struktur kepengurusan disebut sebagai bekal organisasi menghadapi verifikasi maupun agenda elektoral ke depan. PSI Sumbar menempatkan kesiapan administratif dan soliditas pengurus sebagai prioritas.
Seluruh pengurus diminta turun langsung merangkul masyarakat, bukan hanya bekerja di ranah administrasi. Hendrajoni menilai kehadiran kader di tengah warga menjadi bagian dari penguatan mesin partai di daerah.
Rapat konsolidasi ini menjadi penanda geliat politik internal PSI Sumbar menjelang tahapan elektoral berikutnya.