SUMATERA BARAT — Ketua Umum Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma mengungkapkan, Pertamina tidak akan bangkrut total karena masih ditopang oleh negara. Namun, ia memperingatkan bahwa perusahaan berpotensi mengalami financial bleeding atau pendarahan keuangan yang serius jika harga BBM non-subsidi terus dijual di bawah harga keekonomian.
"Analisis ekonomi menunjukkan perusahaan berisiko mengalami pendarahan hebat pada keuangan jika harga BBM non-subsidi tidak disesuaikan," kata Surya Darma kepada Dunia Energi, Rabu (10/6/2026).
Beban Kompensasi yang Menggerus Likuiditas
Berbeda dengan Pertalite dan Biosolar yang mendapat subsidi langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selisih harga BBM non-subsidi dicatat sebagai dana kompensasi. Pemerintah wajib membayar dana tersebut ke Pertamina di kemudian hari. Namun, Surya Darma menyoroti masalah utama dari skema ini.
"Masalahnya, pencairan dana kompensasi ini sering memakan waktu berbulan-bulan," ungkapnya.
Akibatnya, arus kas Pertamina untuk kebutuhan operasional seperti investasi hulu, perawatan kilang, hingga pengembangan energi bersih bisa terganggu. Penyesuaian harga secara berkala dinilai sebagai langkah sehat untuk menjaga ketahanan finansial BUMN energi tersebut.
Harga Subsidi Tetap, Momentum Transisi Energi
Pertamina Patra Niaga memastikan harga BBM subsidi tidak berubah. Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Sementara itu, harga Pertamax dan Pertamax Green yang kini mengikuti harga keekonomian pasar global menjadi pemicu utama kenaikan.
ICRES menilai situasi ini menjadi wake-up call bagi Indonesia. Mahalnya BBM impor akibat harga minyak mentah yang tinggi dan rupiah yang melemah seharusnya menjadi pendorong utama untuk mempercepat transisi ke energi domestik yang lebih bersih dan murah dalam jangka panjang.
"Ini momentum terbaik bagi Indonesia untuk serius beralih ke energi terbarukan," kata Surya Darma.
Dengan penyesuaian harga ini, Pertamina diharapkan bisa menjaga likuiditasnya tetap sehat. Langkah ini juga dinilai sebagai sinyal bagi pemerintah untuk lebih serius mengembangkan sumber energi alternatif yang tidak bergantung pada fluktuasi pasar global.
