SAWAHLUNTO — Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto, Rovanly Abdams, menyatakan bahwa kerja sama dengan Kejaksaan Negeri menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah daerah memperoleh bantuan, pertimbangan, dan kajian hukum. Hal ini berlaku terutama untuk menghadapi persoalan perdata maupun tata usaha negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
“Pendampingan hukum menjadi penting agar setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta memberikan kepastian dalam pelaksanaannya,” kata Rovanly di Sawahlunto, Senin.
Mengapa Aspek Hukum Perlu Diperhatikan di Setiap Tahapan Kebijakan?
Menurut Rovanly, aspek hukum perlu menjadi perhatian dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah. Hal itu dilakukan guna meminimalkan potensi permasalahan yang dapat menghambat pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan hukum dalam berbagai persoalan. Mulai dari pelaksanaan pembangunan, pengelolaan aset daerah, kerja sama antar lembaga, hingga penyelenggaraan pelayanan publik.
Peran Kejaksaan: Pendampingan Hukum untuk Program yang Taat Aturan
Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Nurul Hidayat, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Pihaknya siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah.
“Kami siap memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum sesuai kewenangan yang dimiliki agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Nurul.
Sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan ini dinilai diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat aturan. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Target ke Depan: Antisipasi Risiko Hukum Sejak Awal
Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengantisipasi risiko hukum dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Dengan begitu, pelaksanaannya berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
