PARIK MALINTANG — Sebanyak 100 warga ekonomi miskin di Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Padang Pariaman, resmi didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kerja sama pemerintah nagari dengan BPJS Kesehatan Cabang Padang. Dari jumlah itu, 50 peserta preminya dibayar oleh UPZ nagari, sementara 50 peserta lainnya ditanggung para perantau yang peduli pada kampung halaman.
Wali Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Era Jaya, menyebut pendaftaran ini menyasar lansia dan warga dengan penyakit menahun yang selama ini tidak mampu menjangkau layanan rumah sakit. "Banyak warga miskin khususnya lansia dan memiliki penyakit menahun tidak bisa berobat ke rumah sakit karena terkendala biaya," ujarnya.
Kisah Darmawati: Melawan Diabetes dan TBC Tanpa JKN
Salah satu warga yang selama ini berjuang tanpa perlindungan jaminan kesehatan adalah Darmawati, wanita paruh baya di pelosok Nagari III Koto Aur Malintang Selatan. Ia memaksa diri membelah buah pinang setiap hari meski tubuhnya digerogoti penyakit gula (diabetes) yang diketahui setelah ia mengidap batuk tuberkulosis (TBC).
Kondisinya kerap memburuk dengan gejala hipoglikemia—jantung berdebar, badan bergetar, dan keringat dingin—beberapa jam setelah makan. Ia sempat mencoba obat herbal dan pengobatan alternatif, namun tak membuahkan hasil dan justru menimbulkan efek samping. Sayangnya, ia dan keluarganya belum terdaftar sebagai peserta JKN.
Ketakutan Mina Sikumbang: Biaya Rumah Sakit yang Tak Terjangkau
Kekhawatiran serupa dirasakan Mina Sikumbang (60), lansia penjaga kantin SMKN 1 IV Koto Aur Malintang yang juga tokoh adat bergelar Pamuncak Rajo Rangkayo Saradeyo. Ia mengaku selama ini hanya berobat ke Puskesmas sebagai penolong sementara, karena biaya rujukan ke rumah sakit di luar kemampuannya.
Ketakutannya muncul setelah saudaranya meninggal dunia pasca dirawat di rumah sakit, namun pihak keluarga tak mampu membayar biaya pengobatan yang mencapai lebih dari Rp9 juta. "Berbeda hal jika terdaftar sebagai peserta JKN, karena melalui program tersebut mereka tidak perlu lagi memikirkan pembiayaan," kata Mina.
Inisiatif H. Azwar Wahid: "Saya Tidak Ingin Ada Warga Kampung yang Tak Bisa Bayar RS"
Tokoh rantau Kabupaten Padang Pariaman, H. Azwar Wahid (73), atau yang akrab disapa Haji Sagi, mengaku prihatin dengan kondisi kampung halamannya yang jauh dari pusat pemerintahan dan jarang tersentuh pembangunan. Selama ini ia bersama perantau lain aktif membiayai infrastruktur jalan, rumah ibadah, hingga kegiatan sosial dan agama.
Namun, titik balik terjadi setelah ia mendapat kabar seorang warga nagari meninggal di rumah sakit dan keluarga kesulitan memulangkan jenazah karena terkendala biaya. "Saya tidak ingin lagi orang kampung halaman saya tidak bisa membayar biaya di rumah sakit," tegasnya. Pasca peristiwa itu, ia meminta pemerintah nagari mendata lansia dan warga dengan penyakit kronis berstatus miskin untuk dibiayai preminya.
Peran Perantau Capai Rp500 Juta per Tahun untuk Nagari
Era Jaya mengungkapkan, partisipasi aktif perantau selama ini membuat pembangunan fisik di nagari tetap berjalan meski anggaran pemerintah terbatas. Hampir Rp500 juta per tahun digelontorkan untuk pembangunan jalan antar kampung dan fasilitas umum lainnya.
Namun, pembangunan infrastruktur itu dinilai belum menyelesaikan persoalan mendasar kesehatan warganya. Melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang diteken pada 30 Juni 2026, pemerintah nagari berharap akses layanan kesehatan bagi warga miskin bisa lebih merata. Jumlah penerima bantuan premi ini diperkirakan bakal bertambah karena masih banyak warga lain yang membutuhkan.
