SUMATERA BARAT — Peluncuran KKI menjadi jawaban atas kebutuhan infrastruktur pembayaran yang tidak lagi bergantung pada jaringan asing. Dengan skema pemrosesan domestik penuh, seluruh data transaksi diproses di dalam negeri, sebuah langkah yang dinilai mampu meningkatkan ketahanan sistem keuangan nasional sekaligus menekan biaya yang selama ini mengalir ke luar negeri.
Pejabat Sementara (Pjs) BI, Destry Damayanti, menyebut kebijakan ini sebagai hadiah kemerdekaan bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa inovasi sistem pembayaran harus memberikan manfaat riil, bukan sekadar gimik teknologi.
"Respons kebijakan ini berangkat dari satu optimisme bahwa kebijakan ini menjadi wujud nyata sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi hadiah kemerdekaan untuk masyarakat," ujar Destry dalam seremoni peluncuran.
Delapan Bank Siap Terbitkan, BSI Bawa Skema Syariah
Sejak hari peluncuran, delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) sudah mengantre untuk menerbitkan KKI. Mereka adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Mega, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menariknya, BSI masuk dengan skema pembiayaan berbasis syariah, menandakan instrumen ini mengakomodasi prinsip-prinsip perbankan Islam. Bagi nasabah bank pelat merah seperti Mandiri dan BRI, kehadiran KKI otomatis memperluas opsi pembayaran tanpa harus berpindah bank.
Bisa Scan dan Tap, Ini Cara Kerja KKI
Secara teknis, KKI bukan sekadar kartu kredit konvensional. Instrumen ini hadir sebagai fasilitas pembayaran dengan fitur penundaan pembayaran alias deferred payment, mirip mekanisme kartu kredit pada umumnya. Namun, sumber dananya terintegrasi langsung dengan transaksi berbasis QRIS.
Pengguna bisa memanfaatkan KKI melalui dua metode: memindai kode QR (scan) atau menempelkan kartu pada mesin EDC yang mendukung fitur Tap. Fleksibilitas ini dirancang untuk menjangkau merchant dari skala warung kaki lima hingga ritel modern, sejalan dengan target perluasan inklusivitas keuangan.
Mengapa Instrumen Domestik Ini Penting?
Selama ini, sebagian besar transaksi kartu kredit di Indonesia memproses datanya melalui jaringan internasional. Konsekuensinya, ada biaya switching dan lisensi yang harus dibayar dalam dolar AS. Dengan skema domestik, biaya tersebut bisa ditekan signifikan, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan merchant discount rate (MDR) yang dibebankan ke pedagang.
Destry menambahkan, kebijakan ini dibangun di atas prinsip keseimbangan. "Memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang tumbuh bagi merchant, serta menciptakan peluang baru bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dengan tetap menjaga keberlanjutan industri," katanya.
Bagi konsumen, kehadiran KKI berarti alternatif pembayaran yang lebih murah dan aman. Bagi pelaku usaha, ini adalah peluang untuk memperluas pasar tanpa terbebani biaya infrastruktur tinggi. Momentum peluncuran yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan menjadi simbol bahwa kemandirian tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di sektor keuangan digital.
