PADANG — Andre Rosiade menegaskan bahwa pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi merupakan proyek strategis nasional yang dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya, konektivitas yang terbentuk antara Sumbar dan Riau akan mendorong efisiensi distribusi barang, jasa, dan mobilitas orang secara signifikan.
"Proyek Tol Sicincin menuju Bukittinggi dengan nilai Rp29 triliun ini sangat menguntungkan Sumbar. Hasil pertanian akan lebih mudah dipasarkan ke Riau, sementara wisatawan dari Riau akan semakin mudah datang ke Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang dan daerah lainnya," kata Andre dalam pernyataannya, dikutip dari Kata Sumbar.
Manfaat bagi Sektor Pertanian dan Pariwisata
Ruas tol ini dinilai bakal menjadi pengungkit utama bagi komoditas pertanian. Waktu tempuh yang lebih singkat membuat biaya logistik dari sentra produksi di Sumbar menuju pasar Riau bisa ditekan, sehingga daya saing produk petani meningkat.
Di sisi lain, sektor pariwisata juga diyakini ikut terangkat. Akses yang lebih mudah dari Provinsi Riau diprediksi mendongkrak jumlah kunjungan ke destinasi unggulan seperti Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang.
Persoalan Lahan dan Tanah Ulayat Jadi Sorotan
Andre mengingatkan agar pembebasan lahan diselesaikan dengan cepat dan arif. Ia menegaskan pemerintah menerapkan prinsip ganti untung, bukan ganti rugi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan hak atas tanahnya.
Tantangan terbesar, menurut Andre, justru muncul setelah nilai penggantian disepakati. Potensi konflik kerap terjadi dalam pembagian tanah ulayat di internal kaum atau suku.
"Jangan sampai pembangunan berhenti karena persoalan pembagian internal. Yang penting harga sudah disepakati, proyek harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat luas," tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah daerah, wali nagari, kepala jorong, tokoh adat, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengantisipasi potensi konflik tersebut sejak dini. Andre juga mengingatkan para kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan.
"Kita butuh hasil, bukan gimik atau konten. Semua kepala daerah harus turun ke lapangan menyelesaikan persoalan bersama masyarakat," ujarnya.
Penolakan Warga Masih Mengganjal
Meski proyek dinilai strategis, rencana pembangunan ruas tol ini masih menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat di sejumlah wilayah yang dilintasi trase. Keberadaan tanah ulayat dan kekhawatiran terhadap dampak sosial budaya menjadi pemicu utama.
Hingga saat ini, belum ada keputusan baru dari pemerintah terkait penyelesaian penolakan tersebut. Proses komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan agar proyek senilai Rp29 triliun itu dapat berjalan sesuai rencana.
