BATUSANGKAR — Pembentukan forum berlangsung di Gedung Indojolito, tempat rapat evaluasi triwulan III digelar. Forum ini menghimpun para asisten perekonomian dan pembangunan dari setiap kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Fokus utamanya bukan sekadar seremonial. Forum diarahkan menjadi ruang membahas kendala pembangunan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri di tiap daerah, menyelaraskan langkah antardaerah, dan mendorong percepatan penyelesaian program.
Mengapa Koordinasi Lintas Daerah Jadi Kunci
Pemprov menilai pembangunan di Sumatera Barat kerap tersendat karena komunikasi antarlevel pemerintahan tidak rapat. Forum asistensi dibentuk untuk menutup celah itu.
“Apabila komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik, Insyaallah ke depan pembangunan di Sumatera Barat akan menjadi lebih selaras,” ujar Arry di Batusangkar, Senin (26/10/2026).
Pernyataan itu menegaskan posisi forum sebagai alat bantu teknis, bukan lembaga baru yang menambah lapisan birokrasi. Asisten perekonomian dan pembangunan di daerah menjadi ujung tombak pengecekan administrasi proyek.
Rapat Evaluasi Dua Hari di Tanah Datar
Rapat Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan III Kabupaten/Kota se-Sumbar digelar 26–27 Oktober 2026. Agenda ini menjadi ajang menilai capaian program hingga triwulan ketiga tahun berjalan.
Pembentukan forum asistensi disisipkan dalam forum rapat tersebut. Artinya, koordinasi lintas daerah langsung dijalankan bersamaan dengan evaluasi kinerja pembangunan.
Kabupaten Tanah Datar menjadi tuan rumah pertemuan, dengan Gedung Indojolito di Batusangkar sebagai lokasi. Kehadiran perwakilan kabupaten dan kota se-Sumbar menandai komitmen bersama mengawal target pembangunan provinsi.
Apa yang Dikejar Forum Ini
Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan diarahkan pada tiga hal: membahas kendala lapangan, menyelaraskan langkah antardaerah, dan mempercepat penyelesaian program yang tertunda.
Ketiga fungsi itu menyasar persoalan administrasi proyek yang sering menjadi penghambat realisasi anggaran di daerah. Evaluasi triwulan III menjadi titik awal pemetaan masalah sebelum tahun anggaran berakhir.
Pemprov Sumbar belum merinci jadwal pertemuan lanjutan forum ini. Namun pembentukannya di tengah rapat evaluasi menandakan koordinasi akan berjalan rutin mengikuti siklus pelaporan pembangunan daerah.
