SUMATERA BARAT — Badan Gizi Nasional menemukan sekitar 400 rekening virtual ganda milik dapur SPPG program Makan Bergizi Gratis yang sudah terisi dana Rp414 miliar meski dapur belum beroperasi. Kepala BGN Sudaryono memastikan seluruh dana tersebut telah disisir dan dikembalikan ke kas negara.
Sudaryono mengungkap temuan tersebut dalam agenda refleksi 100 hari kepemimpinannya di Jakarta Selatan, Kamis (29/10). Menurut dia, ratusan rekening virtual itu terdeteksi setelah ia masuk ke BGN dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rekening satuan pelayanan pemenuhan gizi.
Dana yang mengendap di rekening tanpa aktivitas operasional itu mencapai Rp414 miliar setelah ditotal. BGN menyisir satu per satu rekening tersebut dan mengembalikan seluruhnya ke kas negara.
Rekening Terisi Sebelum Dapur Beroperasi
Yang menjadi sorotan BGN bukan hanya jumlah rekeningnya, tetapi status dapurnya. Rekening virtual sudah terisi dana padahal dapur SPPG belum menjalankan operasional sama sekali.
"Dapurnya belum beroperasi, rekeningnya sudah diisi. Nah, itu kemudian kami sisir, kami kembalikan ke kas negara Rp414 miliar," ujar Sudaryono.
Pola ini menunjukkan aliran dana masuk ke rekening sebelum ada aktivitas produksi makanan. BGN belum merinci dari mana asal setoran ke rekening-rekening tersebut maupun pihak yang melakukan pengisian.
Yayasan Calo Potong Rp500-Rp1.500 per Ompreng
Selain rekening ganda, Sudaryono menyoroti praktik yayasan yang berperan sebagai perantara tanpa modal dalam pengelolaan dapur MBG. BGN akan menertibkan yayasan yang tidak punya peran nyata di operasional program.
Menurut Sudaryono, idealnya yayasan dimiliki dan dikelola investor atau mitra yang membangun serta menjalankan dapur SPPG. Kenyataannya, ada yayasan yang hanya mengisi titik lokasi layanan tanpa memiliki dana untuk membangun maupun mengoperasikan dapur.
"Idealnya yayasan itu dikepalai, dimiliki oleh si investor atau mitra ini. Yang terjadi adalah banyak oknum di BGN Pusat yang lampau, itu kemudian dia bikin banyak yayasan, ngisi titik-titik, tapi tidak punya uang," ujarnya.
Yayasan-yayasan tersebut meminta potongan Rp500 hingga Rp1.500 untuk setiap ompreng atau porsi makanan yang disalurkan setiap hari. Potongan itu diambil dari dana yang seharusnya dipakai memenuhi kebutuhan operasional dapur dan menjaga kualitas makanan penerima manfaat.
Hitungan Rp1 Miliar Sehari Tanpa Modal
Sudaryono memberi gambaran besarnya keuntungan yang bisa diraup yayasan perantara. Jika satu yayasan mengelola 500 dapur dan masing-masing menyalurkan 2.000 porsi per hari, dengan potongan Rp1.000 per porsi, pendapatannya mencapai Rp1 miliar sehari.
"Berarti Rp2 juta, satu hari, satu dapur, kali 500. Rp2 juta kali 500, Rp1 miliar pendapatan dia, enggak keringet, enggak modal, enggak ngawal-ngawal, cuma malak-malak saja," ujar Sudaryono.
Angka itu belum memperhitungkan potongan hingga Rp1.500 per porsi yang disebut BGN juga terjadi di lapangan. Artinya, beban yang ditanggung dapur penerima manfaat bisa lebih besar dari ilustrasi tersebut.
BGN Bersihkan Yayasan Tanpa Peran
BGN menyatakan tidak mempersoalkan siapa pemilik yayasan. Selama yayasan tidak memiliki peranan dalam operasional dapur, BGN akan membersihkannya dari ekosistem program MBG.
"Maka di era kita sekarang, itu kita bersihkan semua. Kita tidak peduli dengan yayasan itu punya siapa, selama yayasan itu tidak ada peranan, kita bersihkan semua," kata Sudaryono.
Langkah ini menyasar dua titik kebocoran sekaligus: rekening yang terisi tanpa operasional dan rantai perantara yang memotong dana per porsi. Keduanya berpotensi menekan nilai manfaat yang diterima penerima MBG.
Bagi mitra dan investor yang membangun dapur SPPG, penertiban ini menentukan struktur pengelolaan ke depan. BGN mengarahkan agar yayasan pengelola dapur diisi pihak yang benar-benar menanam modal dan menjalankan operasional, bukan penyedia titik lokasi tanpa kemampuan membangun.
