AGAM - Pemerintah Kabupaten Agam secara resmi memulai gerakan tanam padi serentak sebagai bagian dari program strategis nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, MM Dt Tan Batuah, terjun langsung ke lapangan di Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan di daerah tersebut. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat dalam mengoptimalisasi lahan produktif di seluruh Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (30/4) ini dilakukan secara serentak di 25 provinsi dengan total luasan mencapai 50.000 hektare. Pelaksanaan di Kabupaten Agam memiliki nilai strategis tersendiri, mengingat lokasi yang dipilih merupakan salah satu kawasan yang terdampak bencana banjir pada tahun 2025. Pemerintah daerah memprioritaskan wilayah ini untuk memulihkan produktivitas pertanian yang sempat terganggu akibat anomali cuaca dan bencana alam.
Pemilihan Nagari Koto Kaciak di Kecamatan Tanjung Raya sebagai titik sentral gerakan tanam padi bukan tanpa alasan. Wilayah ini sedang dalam masa transisi pemulihan setelah diterjang banjir besar pada akhir 2025 lalu. Bupati Benni Warlis menegaskan bahwa optimalisasi lahan di kawasan terdampak bencana menjadi kunci utama untuk membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor agraris.
Dalam acara yang juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Bupati Agam menyampaikan komitmennya untuk memastikan setiap jengkal lahan yang telah dioptimalkan dapat segera ditanami. Program ini tidak hanya sekadar menanam, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem pertanian yang sempat rusak. Sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat diharapkan mampu mempercepat normalisasi lahan baku sawah di Agam.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (PPSDMP), Idha Widi Arsanti, yang turut memantau kegiatan secara virtual, menjelaskan bahwa program ini mencakup berbagai skema pengembangan lahan. Selain optimalisasi lahan (oplah) periode 2024–2025, pemerintah juga menggenjot program Cetak Sawah Rakyat (CSR) tahun 2025. Strategi ini menyasar berbagai tipologi lahan, mulai dari lahan rawa, non-rawa, hingga lahan marginal.
“Sektor pertanian memegang peranan vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian terus mendorong percepatan peningkatan produksi melalui berbagai program strategis. Kegiatan ini adalah upaya bersama untuk memastikan lahan yang telah dicetak dapat segera dimanfaatkan secara maksimal untuk produksi pangan,” ujar Idha Widi Arsanti dalam penjelasannya kepada para kepala daerah.
Di Kabupaten Agam sendiri, akselerasi ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pertanian dan pendampingan intensif kepada para petani. Pemerintah pusat terus mendorong agar lahan-lahan di luar lahan baku sawah yang memiliki potensi produktif dapat diintegrasikan ke dalam sistem produksi pangan nasional guna mengantisipasi krisis pangan global.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang hadir dalam koordinasi tersebut, menyoroti dampak kerusakan infrastruktur pertanian akibat bencana di penghujung tahun 2025. Menurutnya, kerusakan tidak hanya menimpa tanaman petani, tetapi juga merusak jaringan irigasi, jalan usaha tani, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan) di berbagai titik, termasuk di Kabupaten Agam.
“Sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian masyarakat kami. Kerusakan infrastruktur pendukung ini menjadi tantangan berat bagi daerah. Namun, kami mengapresiasi dukungan penuh dari Kementerian Pertanian yang terus mengalokasikan anggaran untuk pemulihan dan penguatan sektor ini,” kata Mahyeldi. Ia menambahkan bahwa perbaikan sarana penyuluhan juga menjadi prioritas agar edukasi kepada petani tetap berjalan lancar di tengah masa pemulihan.
Pemerintah Kabupaten Agam berharap, melalui gerakan tanam serentak ini, kesejahteraan petani dapat kembali pulih seiring dengan meningkatnya produktivitas lahan. Ke depan, penguatan koordinasi antara stakeholder akan terus ditingkatkan untuk memastikan bantuan sarana produksi (saprodi) dan infrastruktur pertanian dapat tersalurkan secara tepat sasaran demi menjaga kedaulatan pangan di daerah.