Pariaman - Pemerintah pusat menanggapi langsung kekhawatiran para korban bencana yang menghuni hunian sementara di Sumatera Barat. Sekretaris Utama BNPB menyatakan bahwa negara hadir untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai aturan dan tidak akan mengeluarkan masyarakat dari huntara sebelum huntap tersedia.
Pernyataan jaminan tersebut disampaikan pada acara peletakan batu pembangunan Huntap Mandiri di Desa Sintuk, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat lalu. Sekretaris Utama BNPB mengatakan, "Negara hadir untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai aturan. Tidak mungkin masyarakat dikeluarkan dari huntara jika huntap-nya belum tersedia."
Pernyataan ini diberikan untuk menjawab kekhawatiran warga yang dikabarkan hanya tinggal di fasilitas huntara selama enam bulan. Saat ini, pembangunan huntap sedang berlangsung di berbagai kabupaten dan kota yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu.
Pemerintah mengutamakan model huntap mandiri di lokasi-lokasi tertentu karena dinilai lebih efisien dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Huntap mandiri memiliki keunggulan karena lokasi hunian tetap dekat dengan tempat tinggal sebelumnya dan lokasi usaha para pemiliknya, sehingga memudahkan proses reintegrasi sosial ekonomi.
Model ini berbeda dengan huntap terpusat yang memerlukan lahan relatif luas untuk membangun sejumlah rumah bagi korban bencana. Untuk hunian mandiri, pemerintah dapat memanfaatkan tanah milik pribadi, tanah kaum, atau tanah milik sanak keluarga penerima manfaat. "Jadi kalau ada tanah sendiri lebih bagus, bisa jadi tanah milik kaum atau milik sanak keluarga," dijelaskan pejabat tersebut.
Setiap huntap mandiri dirancang tidak hanya kuat tetapi juga ramah terhadap gempa bumi. Bahan utama bangunan menggunakan sepablock atau Semen Padang Bata Interlock yang memberikan standar keamanan tinggi untuk wilayah rawan bencana seperti Sumatera Barat.
Untuk mendukung proses pembangunan, pemerintah memberikan dana stimulus sebesar Rp60 juta per keluarga penerima manfaat. Dana stimulus ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi pihak-pihak lain, seperti perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), untuk turut berkontribusi dalam pembangunan huntap. Contohnya, Semen Padang dapat memberikan bantuan tambahan melalui CSR-nya untuk melengkapi pembangunan hunian tersebut.
Di Kota Pariaman sendiri, jumlah korban bencana tidak sebanyak kabupaten dan kota lainnya di provinsi yang terdampak, sehingga kebutuhan akan huntap terpusat lebih terbatas. Namun, di daerah lain, pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam mencari lahan yang cukup luas untuk membangun huntap terpusat dengan kapasitas banyak rumah.
Dengan pendekatan huntap mandiri yang lebih fleksibel, hambatan ketersediaan lahan dapat diminimalkan sambil memastikan aksesibilitas lokasi bagi para korban bencana untuk kembali beraktivitas ekonomi dan sosial.