PADANG PARIAMAN — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memacu pemulihan lahan persawahan yang terdampak bencana hidrometeorologi. Hingga akhir April 2026, realisasi fisik di lapangan telah menyentuh 527 hektare dari total target 644 hektare lahan terdampak.
Data Kementerian Pertanian Republik Indonesia menunjukkan posisi Sumatera Barat sebagai provinsi paling progresif dalam rehabilitasi lahan dengan capaian 50,82 persen. Angka ini terpaut jauh dari Sumatera Utara yang baru mencatat 6 persen, sementara Provinsi Aceh masih berada di posisi nol persen.
Di lingkup internal Sumatera Barat, Padang Pariaman memimpin kecepatan pemulihan lahan dibandingkan daerah tetangga. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Padang Pariaman, Hendri Satria, mengonfirmasi keunggulan data tersebut usai rapat koordinasi daring bersama Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
“Capaian ini menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat. Setelah Padang Pariaman, ada Kota Padang dengan sekitar 68 persen, dan Kabupaten Solok sekitar 60 persen,” ujar Hendri Satria.
Kecepatan ini didorong oleh penanganan kategori kerusakan ringan seluas 446 hektare yang kini sudah tuntas 100 persen. Program optimalisasi lahan menjadi kunci utama bagi petani untuk kembali menggarap sawah mereka yang sempat terdampak bencana.
Meski progres berjalan cepat, tim lapangan masih menghadapi ganjalan teknis pada kategori kerusakan sedang. Dari total 238 hektare lahan rusak sedang, baru 198 hektare yang berhasil dipulihkan. Masih ada sisa 40 hektare yang belum tersentuh intervensi program.
Hendri menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada aturan teknis Kementerian Pertanian. Regulasi pusat mensyaratkan lahan yang akan direhabilitasi harus berada dalam satu hamparan minimal seluas lima hektare.
“Sebagian lahan masih tersebar dalam bidang kecil sehingga belum memenuhi syarat teknis untuk intervensi program,” jelasnya.
Kondisi lebih menantang terlihat pada lahan kategori rusak berat seluas 450 hektare dan lahan hilang seluas 100 hektare. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih menunggu kepastian skema bantuan dan besaran anggaran per hektare dari pemerintah pusat, termasuk opsi pencetakan sawah baru.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, meminta jajarannya tidak berpuas diri dengan status tertinggi nasional. Ia menekankan bahwa target utama adalah fungsionalitas lahan agar petani bisa segera berproduksi secara normal.
John Kenedy menginstruksikan penggunaan alat berat secara masif dan penambahan tenaga kerja melalui kelompok tani setempat. Koordinasi lintas sektor diperketat untuk memangkas birokrasi di lapangan.
“Evaluasi dan pemantauan harus dilakukan setiap hari agar progres tetap berjalan dan tidak melambat,” tegas Bupati John Kenedy Azis.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses rehabilitasi, terutama untuk lahan yang sudah memenuhi syarat teknis, dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Langkah ini mengikuti arahan kunjungan Menteri Pertanian sebelumnya yang meminta percepatan infrastruktur pangan di wilayah terdampak bencana.