PADANG — Momentum kebangkitan ekonomi Sumatera Barat pasca-bencana memasuki babak baru melalui sinergi strategis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, Pemerintah Kota Padang, dan Yayasan Dompet Dhuafa. Kerja sama ini dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (5/6/2026).
Kolaborasi lintas sektor tersebut mencakup penguatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga program sosial dan dakwah. Fokus utamanya adalah memastikan para penyintas bencana, terutama yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir dan tanah longsor, dapat kembali berdaya secara mandiri.
Ketua Pengurus Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini, memperkenalkan Program MUFAKAT sebagai instrumen kunci dalam pemulihan ekonomi daerah. Melalui skema ini, pelaku usaha mikro dan kecil akan mendapatkan akses permodalan tanpa beban bunga atau margin tambahan.
“Melalui program MUFAKAT, kami memberikan bantuan modal usaha tanpa margin dan tanpa bunga (0%) bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kami ingin memastikan roda ekonomi masyarakat di Sumatera Barat tidak berhenti meskipun habis tertimpa musibah,” tegas Ahmad Juwaini.
Implementasi program ini menggandeng sejumlah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) setempat. Pola pembiayaan berbasis syariah dipilih untuk memberikan solusi konkret bagi pelaku UMKM yang selama ini kerap kesulitan mengakses permodalan konvensional, terutama dalam situasi darurat pasca-bencana.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebutkan bahwa inisiatif modal tanpa bunga ini merupakan langkah pionir di wilayahnya. Ia mengingatkan kembali besarnya dampak ekonomi yang timbul akibat bencana alam yang melanda Sumbar beberapa waktu lalu.
Mahyeldi mencontohkan tragedi putusnya jalur Lembah Anai tahun lalu yang memicu dampak sistemik terhadap mobilitas logistik dan perdagangan. Kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pemulihan yang cepat.
“Kerugian UMKM saat itu mencapai Rp 40 miliar per hari karena lumpuhnya mobilitas. Maka, kerja sama dengan BMT ini hadir di saat yang sangat tepat,” ujar Mahyeldi.
Agar penyaluran bantuan lebih terukur, kolaborasi ini melibatkan Universitas Andalas (Unand) sebagai mitra akademisi. Unand bertugas melakukan kajian lapangan mendalam guna memastikan bantuan modal tersalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi keberlanjutan usaha.
Sinergi antara pemerintah, lembaga filantropi, institusi keuangan mikro syariah, dan akademisi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh. Target akhirnya adalah mengubah status ekonomi masyarakat secara bertahap.
“Sinergi ini bertujuan mengubah status masyarakat dari penerima bantuan (mustahik) menjadi pelaku ekonomi yang mandiri secara bertahap,” pungkas Mahyeldi.
Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Dinas Sosial Sumbar, perwakilan Pemkot Padang, pimpinan Yayasan Wirausaha Indonesia Berdaya (YWIB), serta sejumlah pimpinan BMT mitra yang akan mengawal penyaluran dana di lapangan.