PADANG — Bank Indonesia mencatat realisasi inflasi Sumatera Barat (Sumbar) pada April 2026 tetap stabil dan terjaga dalam sasaran target nasional. Secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, Ranah Minang bahkan masih membukukan deflasi sebesar 0,43 persen (ytd).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sumatera Barat, M. Abdul Madjid Ikram, menyebutkan bahwa efektivitas kerja sama antara pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi kunci utama. Stabilitas ini dianggap sebagai indikator positif untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi global.
“Inflasi di Sumatera Barat masih terjaga dengan baik dan berada pada kondisi yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah berjalan efektif,” ujar Madjid dalam keterangan resminya, Selasa (5/5/2026).
Meskipun secara tahunan terkendali, Sumbar mengalami inflasi bulanan (mtm) sebesar 0,39 persen pada April 2026. Angka ini meningkat dibanding Maret yang hanya 0,04 persen, dipicu oleh pola musiman setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.
Kenaikan harga terjadi pada komoditas seperti bawang merah, minyak goreng, jengkol, kentang, hingga nasi lauk. Tarif transportasi udara juga merangkak naik seiring berakhirnya masa diskon tiket pesawat dan tingginya permintaan arus balik.
Namun, lonjakan tersebut berhasil diredam oleh anjloknya harga kelompok cabai. Harga cabai rawit tercatat turun tajam sebesar 21,13 persen, disusul cabai merah yang melandai 13,55 persen secara bulanan akibat melimpahnya pasokan lokal. Selain itu, harga emas perhiasan dan daging ayam ras juga ikut mengalami penurunan.
Data spasial menunjukkan dinamika harga yang beragam di berbagai wilayah Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya tercatat mengalami inflasi tertinggi pada April 2026 dengan angka 0,67 persen (mtm).
Kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Pasaman Barat yang justru mencatatkan deflasi tipis sebesar 0,02 persen. Sementara itu, dua kota utama yakni Padang dan Bukittinggi menunjukkan angka inflasi yang identik, masing-masing sebesar 0,51 persen.
BI memperkirakan inflasi sepanjang tahun 2026 akan tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Kendati demikian, sejumlah risiko tetap diwaspadai, mulai dari gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem hingga tekanan nilai tukar yang berpotensi memicu inflasi barang impor.
Menyikapi perkembangan harga ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berkomitmen memperkuat koordinasi lapangan. Beberapa langkah taktis telah disiapkan untuk memastikan rantai pasok bahan pangan strategis tidak terganggu.
“Sinergi akan terus ditingkatkan melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, serta penguatan pasokan bersama Bulog. Langkah ini penting agar stabilitas ekonomi daerah tetap berkelanjutan,” tegas Madjid.
Selain operasi pasar, pemerintah daerah juga akan memperluas kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin kelancaran distribusi komoditas dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kendala pasokan di Sumatera Barat.