Belanja daerah Pemkot Padang Panjang naik 20,88 persen menjadi Rp621,83 miliar dalam Perubahan APBD 2026. Wakil Wali Kota Allex Saputra menegaskan setiap rupiah harus diarahkan ke program produktif yang berdampak nyata bagi masyarakat.
PADANG PANJANG — Pemkot Padang Panjang mengalokasikan belanja daerah Rp621,83 miliar pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Angka ini meningkat Rp107,41 miliar atau 20,88 persen dibandingkan APBD sebelum perubahan.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra menyampaikan Nota Keuangan Wali Kota atas Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin. Ia menegaskan anggaran ini difokuskan untuk memperkuat kualitas SDM, perekonomian, infrastruktur, pelayanan publik, serta penanganan pascabencana.
Belanja Operasi Mendominasi Anggaran
Belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 terdiri atas beberapa komponen. Belanja Operasi menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp503,22 miliar.
- Belanja Modal: Rp113,60 miliar
- Belanja Tidak Terduga: Rp2 miliar
- Belanja Transfer: Rp3 miliar
Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp582,03 miliar atau meningkat Rp67,61 miliar (13,14 persen) dibandingkan sebelum perubahan. PAD ditargetkan Rp117,82 miliar, sementara Pendapatan Transfer Rp464,21 miliar.
Setiap Rupiah Harus Produktif
"Setiap rupiah harus diarahkan pada program yang produktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam penguatan kualitas SDM, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi daerah," kata Allex.
Ia menjelaskan peningkatan pendapatan terutama bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Pada sisi pembiayaan, pemerintah daerah memproyeksikan penerimaan Rp39,80 miliar dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Sektor Strategis Jadi Prioritas Pembangunan
Berdasarkan Perubahan RKPD 2026, pembangunan Kota Padang Panjang mengusung tema "Pembangunan yang Kolaboratif, Penguatan SDM, Ekonomi, dan Infrastruktur". Merujuk RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, sejumlah target makro ditetapkan pada 2026, di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,95 persen dan IPM 82,40.
Target lain yang dikejar adalah tingkat kemiskinan 4,11 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,93 persen, dan Indeks Gini 0,259.
Sektor strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah meliputi perdagangan, jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, industri pengolahan, UMKM, serta ekonomi kreatif. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, ketahanan pangan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga diprioritaskan.
Perubahan APBD Bukan Sekadar Penyesuaian Angka
"Perubahan APBD tidak hanya menjadi penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus bermuara pada peningkatan pelayanan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat," ujarnya.
Allex berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 bersama DPRD berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar kebijakan anggaran menjadi instrumen pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang.
