PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus mematangkan kesiapan Terminal Kijing sebagai gerbang utama logistik di Kalimantan Barat. Dalam peninjauan lapangan yang dilakukan Selasa (5/5), manajemen Pelindo bersama sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor menyepakati percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di luar area pelabuhan. Fokus utama saat ini tertuju pada sinkronisasi antara fasilitas dermaga yang telah siap dengan akses jalan raya yang memadai.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi mendalam mengenai efektivitas bongkar muat dan distribusi barang dari dan menuju pelabuhan. Pelindo menyadari bahwa kemegahan infrastruktur terminal tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa dukungan jaringan jalan yang mampu menampung volume kendaraan berat secara kontinu.
Infrastruktur Jalan sebagai Penentu Keberhasilan
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar, menegaskan bahwa dukungan konektivitas darat merupakan variabel paling krusial dalam operasional Terminal Kijing. Menurutnya, integrasi antara pelabuhan dan jalan nasional harus berjalan selaras agar tidak terjadi botol leher (bottleneck) yang menghambat arus logistik.
“Keberhasilan Terminal Kijing sangat bergantung pada konektivitas yang terintegrasi, terutama dari sisi infrastruktur jalan,” ujar Roy saat memberikan keterangan di sela kunjungan lapangan di Mempawah.
Kementerian Pekerjaan Umum kini tengah memetakan peningkatan kualitas jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat produksi di Kalimantan Barat langsung ke Terminal Kijing. Hal ini mencakup penguatan struktur jalan dan pelebaran jalur guna memastikan keamanan serta kecepatan distribusi komoditas unggulan daerah, seperti minyak sawit mentah (CPO) dan hasil tambang.
Kolaborasi Strategis Lintas Kementerian
Upaya percepatan ini dibahas secara mendalam dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan spektrum luas pemangku kepentingan. Selain Pelindo dan Kementerian PU, pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keterlibatan Kementerian ATR/BPN secara khusus diperlukan untuk memastikan aspek legalitas dan pembebasan lahan di sekitar koridor akses jalan tidak menemui kendala administratif.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Mempawah juga menyatakan komitmennya untuk mempermudah koordinasi di tingkat lokal. Kehadiran para pengambil kebijakan ini menunjukkan bahwa proyek Terminal Kijing bukan sekadar proyek pembangunan pelabuhan biasa, melainkan upaya kolektif untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Kalimantan.
Sinergi ini diharapkan mampu memangkas biaya logistik yang selama ini masih cukup tinggi akibat jalur distribusi yang belum efisien. Dengan operasional penuh Terminal Kijing, daya saing produk ekspor Kalimantan Barat di pasar internasional diprediksi akan meningkat signifikan seiring dengan terpangkasnya waktu tunggu dan biaya angkut.
Mendorong Ekosistem Logistik Terintegrasi
Terminal Kijing dirancang untuk menggantikan peran Pelabuhan Pontianak yang kapasitasnya mulai terbatas akibat pendangkalan Sungai Kapuas. Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), terminal ini memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dan mampu melayani kapal-kapal berukuran raksasa. Namun, transisi beban logistik dari Pontianak ke Mempawah membutuhkan kesiapan ekosistem yang matang, termasuk area pergudangan dan kawasan industri penyangga.
Pelindo menargetkan dengan adanya penguatan konektivitas ini, Terminal Kijing tidak hanya menjadi tempat singgah kapal, tetapi menjadi hub logistik yang menggerakkan industri hilirisasi di sekitarnya. Perusahaan terus berkoordinasi dengan berbagai BUMN lain untuk memastikan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi di kawasan tersebut tetap terjaga.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor ini, operasional penuh Terminal Kijing diharapkan menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi Kalimantan Barat. Fokus pada pembangunan infrastruktur jalan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dan BUMN serius dalam membenahi rantai pasok nasional dari hulu hingga ke hilir.
