BATUSANGKAR — Momentum peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tidak hanya dirayakan dengan upacara dan kegiatan seremonial. Di Tanah Datar, semangat tersebut diarahkan pada penguatan hak masyarakat untuk mengakses informasi publik secara terbuka dan bertanggung jawab.
Rezki Aryendi menegaskan bahwa kemerdekaan yang hakiki mencakup ruang bagi warga untuk mengetahui, mengawasi, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. "Kemerdekaan juga berarti masyarakat memiliki ruang untuk mengetahui, mengawasi dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Karena itu, keterbukaan informasi publik harus terus diperkuat," ujarnya.
Keterbukaan Informasi sebagai Instrumen Pengawasan
Rezki menilai keterbukaan informasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat ikut mengawal kebijakan serta pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menjadikan momen HUT RI ke-81 sebagai refleksi bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. "Pemerintah harus terus membuka ruang informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat juga harus menggunakan informasi secara bijak dan bertanggung jawab," katanya.
Sinergi Membangun Budaya Transparansi
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang jurnalistik dan keterbukaan informasi publik, PJKIP Tanah Datar menyatakan kesiapannya mengambil bagian dalam mendorong budaya transparansi di tengah masyarakat.
Rezki berharap sinergi antara pemerintah, insan pers, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil dapat terus diperkuat. Dengan begitu, keterbukaan informasi benar-benar memberikan manfaat bagi publik, bukan sekadar formalitas administrasi.
"Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan kerja nyata, termasuk membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Keterbukaan informasi adalah bagian penting dari semangat tersebut," tutupnya.
Pernyataan ini disampaikan Rezki di tengah geliat reformasi birokrasi di Sumatera Barat yang mendorong badan publik, termasuk pemerintah kabupaten/kota, untuk lebih aktif mempublikasikan informasi layanan dan kebijakan melalui kanal resmi masing-masing.
